Ditjen AHU Akan Adakan Uji Kompetensi Notaris, Kemenkumham Jateng Beri Dukungan Penuh

BALI - Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil langkah proaktif dalam menyikapi polemik kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Baca juga: Indonesia Satu untuk Satu Indonesia

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, Kemenkumham akan mengambil alih beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh INI.

Penegasan ini disampaikannya pada acara Working Dinner kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris, Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024-2027 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025 yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Selasa (17/09).

Baca juga: Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?

"Karena kekosongan kepengurusan (INI),  pemerintah berinisiatif mengambil alih kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, " ujar Cahyo.

"Tujuannya, agar kegiatan-kegiatan, fungsi-fungsi dan tanggung jawab-tanggung jawab kita dapat tetap dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban kita tetap dapat dilaksanakan, terlepas dari kemelut yang ada dalam tubuh INI, " sambungnya.

Baca juga: Masuk 500 Perusahaan Papan Atas Dunia, Pertamina Berhasil Duduki Peringkat 287

Salah satu yang akan dilakukan oleh Kemenkumham adalah melaksanakan Uji Kompetensi bagi calon notaris. Dimana ini ujian ini diproyeksikan sebagai pengganti Ujian Kode Etik Notaris yang seharusnya dilakukan oleh INI.

Rencananya, Ujian Kompetensi Notaris akan dilaksanakan dengan menggandeng seluruh Kanwil Kemenkumham Jateng di seluruh Indonesia.

Baca juga: 7 Tips Melakukan Update Barang Persediaan Barang Inventaris Kantor dengan Mudah

Menyikapi hal ini, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang hadir pada acara tersebut menyampaikan dukungannya.

Tejo mengatakan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal AHU yang merupakan bagian dari Kemenkumham akan berperan aktif merealisasikan rencana itu.

Baca juga: Enam Fase Capaian Terukur dalam Siklus PMK 2020-2025

"Tentu kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal AHU. Namun, yang pasti kami sepenuhnya mendukung rencana tersebut, " kata Tejo ditemui usai acara.

"Terlebih rencana ini sangat bermanfaat bagi calon-calon notaris. Rencana ini menjadi solusi bagi mereka untuk dapat mewujudkan impian menjadi seorang notaris".

"Dan yang paling penting, ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, " sambungnya.

Kakanwil juga mengatakan, pihak akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ditjen AHU terkait rencana tersebut.

Pada acara itu, Kakanwil didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara dan calon anggota MPWN dari wilayah Jawa Tengah.

Baca juga: Marketplace Konstruksi Ukur.com Membantu Penjualan Toko Bangunan Terdekat Secara Online